Rapat Ulasan RKUHP Diundur, Komisi III: Penangguhan dari Pemerintahan
- Dapatkan link
- Aplikasi Lainnya
Rapat kelanjutan ulasan Perancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang sebelumnya direncanakan 21-22 November 2022 diundur.
Anggota Komisi III DPR Taufik Basari alias Tobas mengatakan penangguhan itu atas keinginan faksi pemerintahan. "Penangguhan dari pemerintahan. Masalah argumennya seharusnya diverifikasi ke pemerintahan," kata Tobas pda reporter, Minggu (20/11/2022).
Tobas mengharap penangguhan itu tidak untuk mengolor waktu legitimasi tetapi untuk membahas saran dari warga yang belum terakomodir.
"Saya mengharap penangguhan ini dalam rencana untuk membahas kembali saran-masukan baik yang dikatakan DPR atau warga untuk memperbaiki draf RKUHP dan pastikan tidak ada pasal yang mempunyai potensi memiliki masalah yang akan datang," katanya.
Sekarang ini, laniut Tobas, masih ada rumor penting yang perlu ditelaah baik oleh pemerintahan atau DPR. Salah satunya ialah pasal Living law yang mempunyai potensi menyalahi azas validitas dalam hukum pidana.
" pasal-psal berkaitan demokrasi dan kebebasan memiliki pendapat yang perlu terbatasi pengertiannya, contempt of court berkaitan publisitas persidangan, eksperimen kasus sebagai saran baru yang tidak ada di draf," katanya.
Disamping itu pasal penting lain seperti pidana berkaitan narkotika yang harus disamakan dengan gagasan peraturan narkotika baru dalam RUU Narkotika, pidana lingkungan hidup yang perlu sesuaikan administrasi dalam hukum lingkungan, pemenuhan azas non-diskriminasi untuk penyandang disabilitas dan rekonsilasi nomenklatur.
" kohabitasi sebagai overkriminalisasi karena bukan jadi ranah negara untuk menjadikan sebagai pidana," katanya.
Politisi NasDem itu mengatakan Fraksi NasDem masih tetap mengharap sebanyak-banyaknya saran baik dari Fraksi NasDem atau dari kelompok masyarakat sipil bisa diakomodasi dalam draft RKUHP dan disepakati oleh sebagian besar fraksi di DPR dan oleh pemerintahan.
"Karenanya fraksi NasDem terus lakukan lobby dan memberikan keyakinan fraksi yang lain dan team pemerintahan agar memperbaiki RKUHP," ujarnya.
- Dapatkan link
- Aplikasi Lainnya