3 Tahun Jokowi-Ma'ruf, PKS: Demokrasi dan Penegakan Hukum Kehilangan Arah
- Dapatkan link
- Aplikasi Lainnya
Juru Bercakap DPP PKS Muhammad Kholid menilainya 3 tahun pemerintah Joko Widodo- Ma'ruf Amin masihlah banyak soal yang menghantam warga.
Index demokrasi kita kian turun. Sampai banyak cendekiawan politik di luar negeri menyebutkan demokrasi di Indonesia udah merasakan regresi bukannya penggabungan," kata Kholid saat diverifikasi, Kamis (20/10/2022).
Terkecuali itu, PKS menyebutkan penanggulangan korupsi merasakan penurunan.
"Koreksi UU KPK, TWK KPK memperlihatkan jika jadwal penanggulangan korupsi jadi kehilangan arah. Banyak discount hukuman atas tindak pidana korupsi menciderai rasa keadilan," katanya.
Terkecuali itu, PKS menilainya pemerintahan tidak berhasil dalam menegakkan hukum dan pelindungan HAM. Kejadian KM50, sambo, judi online, TM, dan bencana kanjuruhan begitu keutamaan reformasi polri menjadi tulang punggung penegakan hukum.
"Kwalitas legislasi yang jelek. Mulai Perpu Covid Omnibus Law, IKN, Minerba, UU HKPD, UU Perpajakan, kelihatan pemerintahan buru-buru dan benar-benar menguasai saat proses legislasi. Bajak kekuatas legislatif. Maka dari itu banyak produknya yang pada akhirnya digugat di MK," katanya.
Gak cuma itu, PKS menyiroti lambannya proses recovery ekonomi masa epidemi, salah satunya Inflasi mrningkat, pengurusan kebutuhan primer seperti Minyak Goreng, sembako, dan
"Ada juga disharmoni sosial masa pemilihan presiden belum lebih baik. Pemisahan sosial masih tetap timbul lantaran cerita sentimen kumpulan yang digaungkan oleh beberapa Buzzer," katanya.
- Dapatkan link
- Aplikasi Lainnya